Pemerintahan SBY yang sebelumnya terkesan acuh terhadap pemberitaan media atas opini yang beredar di masyarakat sontak mendadak reaktif. Sikap reaktif pemerintahan SBY yang mendadak ini terkait oleh pemberitaan dua media Australia, pada Jumat 11 Maret 2011. Adalah harian The Age dan Sydney Morning Herald yang memuat bocoran kawat diplomatik AS di WikiLeaks, dengan sebuah tajuk “Yudhoyono ‘Abused Power‘: Cables accuse Indonesian President of corruption“.
Terhadap pemberitaan tersebut langsung saja pemerintahan SBY bereaksi menanggapi isi dari kedua media cetak Australia tersebut, dari sejumlah menteri, staf khusus, bahkan wakil presiden pun turut berkomentar dalam menampik isi pemberitaan, yang belakangan diikuti dengan keputusan pengajuan hak jawab.
Sebelumnya patut untuk diingat bahwa bocornya kawat diplomatik AS tentang Indonesia yang dimuat di WikiLeaks bukan kali pertama ini, sekitar akhir tahun 2010 lalu hal serupa pernah terjadi, hanya saja respon dari pemerintah kala itu tidak sereaktif respon pemerintah terhadap pemberitaan yang dimuat oleh harian The Age dan Sydney Morning Herald, pada Jumat 11 Maret 2011 kemarin.
Sesungguhnya tidak ada yang salah dari sikap reaktif pemerintahan SBY ini jika hendak berbicara mengenai harga diri dan kedaulatan Indonesia sebagai bangsa, yang salah satunya adalah menjaga kehormatan kepala Negara. Namun menjadi tidak adil ketika sikap reaktif pemerintah yang berbicara kehormatan dan kedaulatan bangsa hanya bereaksi untuk melindungi Presiden seorang, sementara sikap reaktif tersebut justru tidak terlihat atau lamban ketika terdapat permasalahan yang menimpa warga Negara Indonesia di luar negeri sana. Sebut saja kekerasan yang menimpa TKW Indonesia di Saudi dan Malaysia, atau nasib ratusan TKI yang terlantar di bawah kolong jembatan Kandara. Jika bukan karena media yang tak henti-hentinya menyoroti kasus kekerasan TKW yang terjadi, mungkin hingga saat ini pemerintah tetap saja akan bersikap acuh terhadap berbagai kasus yang menimpa TKW tersebut. Begitu pula dengan nasib TKI yang terlantar di kolong jembatan Kandara, jika saja bukan karena media dan aksi masyarakat yang mengingatkan pemerintah, entah harus berapa lama lagi para TKI tersebut harus menelantar.
Contoh lain dari bukti ketidakadilan pemerintah dalam bersikap juga terlihat jelas dari berbagai permasalahan dalam negeri, salah satunya ialah sikap acuh pemerintah terhadap kekerasan yang kerap kali menimpa Jamaah Ahmadiyah. Setelah bertahun-tahun konflik terjadi pemerintah belum juga mampu menindak atau bersikap tegas terhadap kekerasan yang terjadi, bandingkan dengan sikap keras dan reaktif pemerintah ketika menanggapi pemberitaan harian The Age dan Sydney Morning Herald yang menyerang Presiden SBY dan Ibu Negara. Bandingkan juga sikap keras dan reaktif pemerintah tersebut dengan sikap yang ditunjukan pemerintah, kala menyikapi tuntutan ganti rugi korban lumpur Lapindo, korban gizi buruk, dan berbagai permasalahan sosial yang mendera bangsa ini.
Menanggapi isi pemberitaan The Age dan Sydney Morning Herald pada Jumat 11 Maret 2011 kemarin, pemerintah SBY seharusnya tidak perlu terlalu bersikap over reaktif. Hal ini dikarenakan bukan tidak mungkin sikap pemerintah yang terlalu over reaktif tersebut justru akan menimbulkan sikap skeptis di kalangan masyarakat, yang membuat masyarakat beranggapan, jangan-jangan pemberitaan dua media Australia tersebut adalah benar adanya.
Pemerintah dalam hal ini seharusnya dapat bersikap lebih bijak, dengan lebih mengedepankan pembuktian ketimbang sekedar hanya menampik isi pemberitaan semata. Satu hal yang penting dan perlu disadari oleh pemerintah bahwasanya sekuat dan sekeras apapun pemerintah menampik berbagai isu yang ada, tetap saja realitalah yang berlaku, dan realita inilah yang turut membentuk persepsi publik terhadap pemerintah. Realitanya adalah dibawah pemerintahan presiden SBY beserta para pembantunya terdapat sejumlah kasus besar yang tak jelas penyelesaiannya, ada kasus bank Century yang berjalan di tempat, mafia pajak yang urung menemukan jalan terang, serta rekening gendut perwira polri yang seakan di-peti-es-kan.
Berdasarkan realita yang ada sesungguhnya dapat disimpulkan bagaimana persepsi publik terhadap pemerintahan yang dipimpin presiden SBY saat ini. Menjadi suatu hal yang wajar ketika dalam kasus ini masyarakat lebih berpihak pada obrolan warung kopi, atau berita sampah ala The Age dan Sydney Morning Herald.